Lewat Perundingan
Ramdhan Muhaimin - detikNews

Kualalumpur - Pemerintah Malaysia akhirnya buka mulut soal Ambalat. Melalui Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, negeri jiran itu menegaskan tetap menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di perairan Ambalat.

"Malaysia berpegang teguh kepada prinsip bahwa konflik apapun harus diselesaikan melalui jalur diplomasi," kata Zahid dalam jumpa pers di kantornya Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, Rabu (3/6/2009).

Zahid mengatakan, tindakan provokatif apapun hanya akan memperburuk keadaan dan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dia menjelaskan, di antara kedua negara, Indonesia-Malaysia, telah dibentuk kerjasama perundingan melalui Menlu masing-masing untuk menyelesaikan persengketaan maritim secara aman dan damai.

"Menlu Malaysia dan Indonesia bersepakat untuk membentuk Kelompok Teknis pada 9 Maret 2005," ujarnya.

Kelompok teknis tersebut, lanjut dia, terdiri dari unsur pemerintah dan pakar yang membahas mengenai isu perbatasan maritim. Bahkan pertemuan kelompok teknis kedua negara telah dilakukan sebanyak 13 kali sejak Maret 2005 hingga Agustus 2008.

"Pertemuan yang ke-14 akan dilakukan di Malaysia pada Juli 2009," sambung menteri berdarah Jogjakarta ini.

Bahkan Zahid juga mengungkapkan, sejak 2007 hingga April 2009, Kementrian Pertahanan Malaysia sebenarnya telah membuat 13 nota protes diplomatik kepada Pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya di Kuala Lumpur mengenai tindakan TNI Angkatan Laut yang melanggar perbatasan laut Malaysia.

"Tapi Malaysia Committed untuk menyelesaikan masalah ini dalam meja perundingan, tidak ke media. Sehingga diharapkan adanya satu perjanjian perbatasan maritim di antara kedua negara," pungkas Zahid.